PT.DLU Desak Pemerintah Adakan Alat Pemindai B3 Demi Keselamatan Masyarakat

0
59

Berita Publik.Info (Surabaya) – Manajemen perusahaan armada pelayaran nasional PT.Dharma Lautan Utama (DLU) di Surabaya menggelar hari Ulang Tahun ke-43 sekaligus Malam Anugrah Mitra Usaha dan Pelanggan 2019 Kategori Pelanggan Setia sebagai wujud rasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga manajemen DLU dapat berkarya dan mengabdikan diri di sektor angkutan  laut dan penyeberangan di seluruh kepulauan Indonesia selama 43 tahun.

Hal itu dikatakan oleh Drs.(Ec).Erwin H.Poedjono, Direktur Utama PT.DLU dihadapan ratusan undangan terdiri dari mitra perbankan, pengurus asosiasi, agen tiket kapal laut terbaik, ekspedisi terbaik, sopir truk teladan lintas pendek dan panjang dan penumpang setia se-Indonesia.

Sebagai undangan VIP hadir Ir.R.Agus Hartoyo Purnomo,MM (Dirjen Perhubungan Laut) bersama Setdir Arif Thoha Tjahjagama,DEA, Ibu Hj.Soetartini Soekarno (Foundert dan Chairman PT.DLU), Ir.H.Sigit Sosiantomo (Wakakom.V DPR-RI), Dr.Ir.R.Bagus Fatah Jasin,MS (Kepala Dishub dan LLAJ Prop.Jatim), Ir.H.Bambang Haryo Soekartono (Komisi V DPR-RI dari Partai Gerindra juga selaku Penasihat Utama PT.DLU), Ir.Hernadi Tri Cahyanto,MT (Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tg.Perak), Said Utomo,SH (Ketua YLKI Jatim), H.Khoiri Soetomo,SE (Ketua Umum DPP GAPASDAP), Ir.Dwi Budi Sutrisno,MM (Kepala Kesyahbandaran Utama Tg.Perak), tokoh transportasi Jatim : Dr.Ir.Wachid Wahyudi,MT selaku Asisten II Pemprov.Jatim, Dr.Ir.Hary Sugiri dan Laksda (Purn) Yayun Riyanto, Budi Rahardjo,SE,MM (Dirut PT.Jasa Raharja,Persero), Zulmahdiar (Dirut PT.Jasa Raharja Putera).

Dalam sambutannya, Erwin mengatakan, tanpa dukungan mitra usaha dan pelanggan setia, DLU tak akan eksis sampai dengan hari ini. “Sebagai ungkapan rasa terima kasih pada mitra usaha dan pelanggan setia yang telah mendukung layanan kami kepada masyarakat, DLU menganugrahkan penghargaan dalam 4 kategori yakni Agen dan Ekspedisi Berprestasi Terbaik wilayah 1 dan 2, Pengemudi Teladan Lintas pendek dan panjang dan Pelanggan setia kategori penumpang dan kendaraan pribadi”, jelas Erwin.

Dikatakan Erwin, dalam 4,5 tahun terakhir, pemerintah telah memfokuskan alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur termasuk sektor transportasi. Hal ini bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan hasil pembangunan hingga ke pelosok negeri. DLU berharap pembangunan infrastruktur sektor transportasi dapat lebih tepat sasaran dan mencakup seluruh moda yang ada termasuk angkutan laut dan penyeberangan, yang hingga kini dirasakan masih kurang.

Seperti, ujar Erwin, untuk permasalahan alur di beberapa pelabuhan laut yang mengalami pendangkalan serta kurangnya jumlah dermaga di pelabuhan penyeberangan sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat sekaligus membuat iklim usaha kurang kondusif Erwin juga menyampaikan beberapa hal sebagai masukan kepada pemerintahguna penyempurnaan kebijakan yang telah ada untuk mewujudkan keselamatan pelayaran.

Peran-peran pemangku kepentingan transportasi laut dan penyeberangan dalam rangka mewujudkan Keselamatan Pelayaran seperti diketahui, ucap Erwin, bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggungjawab bersama. “Dalam mewujudkannya setiap pemangku kepentingan haruslah berperan secara simultan. Pemerintah sebagai regulator diharap membuat aturan yang komprehensif dan berimbang serta menyediakan infrastruktur yang memadai”, katanya.

Pihaknya pula mengusulkan kepada Pemerintahagar segera menerbitkan wajib deklarasi isi muatan truk di pelabuhan muat. Hal ini, lanjut dia, sama dengan regulasi untuk persyaratan pemuatan barang di setiap moda angkutansesuai Permenhub No.KM 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Kepmenhub No.KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan / Barang Berbahaya dalam Pelayaran, sehingga pelayaran sebagai operator mengoperasikan kapalnya dengan aman dan mengikuti peraturan keselamatan pelayaran.

Demikian pula, ungkap Erwin, Badan Usaha Pelabuhan wajib menyediakan fasilitas untuk kapal berupa kolam labuh dan dermaga serta perlatan untuk barang dan kendaraan berupa timbangan kendaraan, alat ukur dimensi kendaraan dan alat pemindai isi muatan kendaraan. “Secara regulasi, Nakhoda wajib mengetahui isi muatan truk yang diangkut oleh kapalnya. Jika terjadi sesuatu akibat muatan yang dibawa, maka nakhoda juga bertanggungjawab atas kejadian itu dan bisa dituntut pidana”, tandas Erwin seraya menambahkan, keberadaan alat pemindai di pelabuhan kapal Ro-Ro sangat mendesak atas nama keselamatan publik. (Akrab/Fud)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here