Tiga Terdakwa Kayu Dari Papua Bakal Seret Isu Kebangsaan Dan Politik

0
15

Berita Publik.Info (Surabaya) –Kondusifitas masyarakat Papua pasca kegaduhan etnis kini tengah berlangsung bagus, namun bagi tiga terdakwa dalam kasus kayu dari Papua yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya agaknya merasa seperti berada di api dalam sekam. Bahkan satu dari tiga terdakwa itu menderita sakit malaria sehingga persidangan Rabu sore tadi (18/9) ditunda oleh majelis hakim sampai minggu depan.

Majelis hakim yang memeriksa ketiga terdakwa dalam satu berkas dakwaan dipimpin hakim Yohanes itu sebenarnya hendak melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan pidana penjara yang diajukan tim Jaksa dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya, tetapi terdakwa Daniel menyatakan dirinya sedang menderita sakit malaria, setelah ditanya kondisi kesehatannya oleh Yohanes.

Penundaan rencana pembacaan tuntutan pidana itu terjadi, selain Daniel mengatakan menderita sakit malaria, kuasa hukum ketiga terdakwa, Frederick, SH,MH Cs juga tidak hadir. “Berhubung pengacara saudara tidak hadir dan saudara terdakwa sendiri juga menderita sakit malaria, maka sidang ditunda sampai minggu depan untuk pembacaan tuntutan pidana”, jelas Yohanes didampingi dua hakim anggota Mashuri dan I Wayan Sosiawan.

Ketika pecahnya kegaduhan etnis yang melanda warga Papua di beberapa daerah dari luar wilayah Papua belum lama ini, ketiga terdakwa tengah gencarnya diproses persidangan di PN Surabaya dengan menghadirkan beberapa orang saksi, termasuk tiga warga Papua pencari kayu sisa-sisa peninggalan belasan perusahaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang membalak hutan Papua secara bergantian, dan seorang anggota DPRD Propinsi Papua, bernama John pada menjelang akhir Agustus lalu.

Advokat senior Frederick tak hadir dalam persidangan rencana pembacaan tuntutan pidana diduga keras sedang menghadapi sidang kliennya kasus serupa di PN Makassar atau sedang bergerilya dan nego politik dengan beberapa pejabat tinggi terkait nasib kliennya berasal dari Papua yang belum merasakan perlindungan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang layak sebagaimana yang dirasakan dan dialami saudara-saudaranya di Papua pasca kegaduhan etnis yang lalu.

Dikatakan Frederick kepada beberapa wartawan, baik di teras maupun di depan PN Surabaya, bahwa perkara ketiga kliennya perlu menjadi perhatian dan pertimbangan para pihak penegak hukum dan pengayom keadilan dan kebenaran. “Kasus tersebut tak hanya melihat aspek hukumnya, tapi yang dikedepankan adalah aspek kemanusiaan, kebangsaan dan politik”, tandas Frederick panjang lebar juga menyinggung kondusifitas yang berlangsung di Papua saat ini.

Kepada wartawan, Frederick sampai menunjukkan foto-foto dan video hasil kunjungan kerjanya di hutan-hutan Papua terkait perkara ketiga kliennya dan melihat langsung warga asli Papua mendapatkan kayu hutan sisa-sisa dari peninggalan sejumlah perusahaan HPH. “Secara kemanusiaan, kasihan kita lihat cara mereka mencari nafkah di hutan hanya untuk memenuhi tuntutan perutnya. Mereka memotong kayu seadanya, kemudian dipikul dan pakai kereta kayu dari hutan ke pinggir jalan berjarak cukup jauh”, terang Frederick seraya mengerutkan dahi.

Tak ayal, di sepanjang jalan raya yang membelah pegunungan dan hutan terlihat di sisi kiri kanan jalan tumpukan kayu olahan secara sederhana dan berukuran pendek, mengharap pembeli yang datang mengangkut kayu mereka. “Mereka menjual kayu-kayu itu, ibarat orang menjajakan hasil dagangan di suatu musim panen tertentu”, ujar Frederick dan kayu mereka baru laku berbulan-bulan, bahkan ada juga yang utang.

Kedatangan Frederick ke hutan dan pegunungan Papua, menurutnya, hanya sekadar ingin menyaksikan langsung warga Papua mencari kayu dan caranya menjual, memang sangat memprihatinkan. “Selain itu, saya ingin mengetahui dan mencocokkan dengan keterangan tiga saksi yang dihadirkan langsung dari papua termasuk kesaksian John anggota DPRD Propinsi Papua. Ternyata di lapangan sangat mengenaskan. Kejadian cari kayu sudah menjadi mata pencaharian mereka, dan mereka memanfaatkan Hak Ulayatnya untuk menguasai tanah dan seluruh isinya sesuai dengan amanat Perda Khusus Papua”, ungkap Frederick.

Advokat itu juga mengakui, jika dirinya belakangan ini sering bolak-balik Jakarta – Surabaya, ada yang diundang beberapa pejabat tinggi dan ada pula yang didatanginya tak lepas dari perkara kliennya warga Papua yang sedang diproses sidang di PN Surabaya sekarang ini. “Tetapi kita tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dimiliki para pengayom, hal itu tak bisa dibantah. Namun faktanya di lapangan memang seperti itu”. (Akrab/Fud)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here