Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Akan Diresmikan Gubernur Jatim, Menuju Bebas Pungli

0
26
Bia Cukai
Bia Cukai

Berita Publik.Info  (Surabaya) –  Dalam pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) sejumlah instansi di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya telah terorganisir dalam Zona Integritas Kawasan Pelabuhan (ZIKP) dan dalam waktu dekat operasional wadah tersebut akan diresmikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Narko, Seksi Pelayanan dan Penyuluhan pada Kantor Pelayanan dan Pencegahan Bea Cukai (KPPBC) Type Madya Pabean Tanjung Perak ketika ditemui media ini sesuai arahan dari Nasier, Staf P-2 instansi tersebut  Jumat sore (28/6) di kantornya mengatakan, bahwa ada terobosan yang menarik yang akan terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak dalam waktu dekat yakni telah terbentuknya Zona Integritas Kawasan Pelabuhan (ZIKP) yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah dan BUMN di wilayah Tanjung Perak.

Dijelaskan Narko, instansi-instansi yang bergabung dalam satu bendera Zona Integritas tersebut tentu saja merupakan instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan operasional seperti kantor BC Tanjung Perak, Pelindo III di Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran Utama, Perbankan Persero , kantor Kesehatan Pelabuhan dan lain-lain.

Dengan dibentuknya Zona Integritas Kawasan Pelabuhan tersbut secara umum disebutkan Narko sebagai wadah untuk kampanyekan zona bebas pungutan liar dan menciptakan birokrasi yang bersih sebagaimana menjadi tujuan dan program kerja instansi BC Tanjung Perak sejak beberapa tahun ini yakni BC Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Terbukti, kata Narko, instansi BC Tanjung Perak khususnya terus meningkatkan kinerja dan pelayanan yang cepat kepada pelanggan terdiri dari eksporter dan importer. “Memang benar, pelayanan kita sekarang semakin cepat, sehingga para eksporter dan importer tak ada yang berlama-lama lagi menunggu penyelesaian per dokumennya. Cepat koq sekarang”, ujar Narko seraya tersenyum.

Ketika ditanya terkait besaran kerugian pabean dibandingkan dengan besarnya kerugian Negara akibat maraknya cukai rokok illegal di Jatim hampir mencapai Rp 2 triliun, Narko mengatakan, jika pihaknya sulit menghitung kerugian Negara akibat pelanggaran pabean. “Kerugian Negara diketahui pada saat temuan kasus-kasus penyelundupan, sebab disitu dihitung bea masuk atau keluar dari jenis barang yang diselundupkan”, pungkasnya.

Narko kemudian mencontohkan dengan sejumlah keberhasilan BC Tanjung Perak menangkap kasus penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan lainnya hingga sejumlah oknum pengusaha dan perusahaan eksporter dan importer berhasil diangkat ke ranah hukum dan para terdakwanya divonis pidana penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya beberapa waktu yang lalu. Semoga keberhasilan lain ada di depan mata. (Akrab/Fud)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here